Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hasil kreasi manusia yang berasal dari kemampuan intelektual, berupa karya ciptaan yang dihasilkan dari pemikiran dan berbentuk ekonomi kreatif yang tidak berwujud, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Hak untuk melindungi karya cipta, rasa, dan karsa individu atau kelompok merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu, […]
Cara penyelesaian konflik di kasus perkebunan dilakukan secara berjenjang. Pada dasarnya kewenangan menangani konflik mengikuti kewenangan menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Sebagaimana diatur di dalamUU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana diatur oleh UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan penerbitan IUP Perkebunan yaitu: Pada umumnya konflik perkebunan ditangani pada level kabupaten/kota. Mengingat secara […]
Kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia tidak hanya terjadi di daerah-daerah yang rawan konflik, tetapi juga di tempat-tempat yang seharusnya memberikan perlindungan, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan fasilitas kesehatan, seperti ruang pemeriksaan pasien. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga bukan hanya orang asing yang tidak dikenal, melainkan seringkali orang-orang yang dekat, dikenal, dan dipercaya oleh […]
Perlakuan yang sama di hadapan hukum berarti bahwa setiap warga negara, tak terkecuali penyandang disabilitas, harus diberikan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-haknya yang telah ditentukan oleh undang-undang, seperti hak untuk memperoleh penerjemah, hak untuk didengar dan dicatat segala keterangannya di tiap-tiap tahap peradilan pidana, hak untuk disidik oleh penyidik yang memiliki kemampuan memahami bahasa […]
Permen No. 11 Tahun 2106 membagi ruang lingkup penyelesaian menjadi 2 bagian, yaitu: Siapakah pihak yang bisa mengajukan laporan sengketa atau konflik pertanahan? Bagaimana penyelesaian sengketa dan konflik yang merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang? Bagaimana pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa dan konflik dilakukan? Apakah alasan penundaan pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa dan konflik? Apakah sengketa […]
Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan apabila akan melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas, di antaranya sebagai berikut.
Mafia tanah adalah kolusi antara pejabat yang memiliki kewenangan dan orang lain dengan niat jahat untuk membahayakan negara dan masyarakat dengan tujuan menduduki atau menguasai tanah secara ilegal. Mafia tanah dalam menjalankan aksinya cenderung menggunakan cara-cara kejahatan terorganisasi yang paling umum, yaitu pemalsuan surat tanah, melakukan rekayasa di pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah, mengadakan […]
Perjanjian hutang piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang […]
Dengan adanya hukum pertanahan nasional diharapkan terciptanya kepastian hukum di Indonesia. Untuk tujuan tersebut oleh pemerintah ditindaklanjuti dengan penyediaan perangkat hukum tertulis berupa peraturan-peraturan lain di bidang hukum pertanahan nasional yang mendukung kepastian hukum, serta selanjutnya lewat perangkat peraturan yang ada dilaksanakan penegakan hukum berupa penyelenggaraan pendaftaran tanah efektif. Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. […]
Terdapat 2 (dua) UU yang penting diketahui untuk mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) dan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman (UU Ombudsman). Undang-Undang Pelayanan Publik memuat hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik dan UU Ombudsman memuat tata cara penyampaian pengaduan mengenai penyelenggaraan pelayanan […]