Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hasil kreasi manusia yang berasal dari kemampuan intelektual, berupa karya ciptaan yang dihasilkan dari pemikiran dan berbentuk ekonomi kreatif yang tidak berwujud, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Hak untuk melindungi karya cipta, rasa, dan karsa individu atau kelompok merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu, […]
Kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia tidak hanya terjadi di daerah-daerah yang rawan konflik, tetapi juga di tempat-tempat yang seharusnya memberikan perlindungan, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan fasilitas kesehatan, seperti ruang pemeriksaan pasien. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga bukan hanya orang asing yang tidak dikenal, melainkan seringkali orang-orang yang dekat, dikenal, dan dipercaya oleh […]
Tenaga kerja adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk tenaga kerja itu sendiri. Sebagai pelaksana pembangunan, tenaga kerja harus mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya, kewajiban yang jelas, serta pengembangan potensi mereka. Di Indonesia, setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang harus memberikan perhatian serius terhadap perlindungan […]
Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan apabila akan melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas, di antaranya sebagai berikut.
Berbagai modus penipuan melalui media online semakin marak bermunculan dan pelaku semakin rapi dalam memuluskan aksinya dalam tindak penipuan, hal ini di terlihat dari banyaknya website-website jual beli palsu yang dibuat secara sedemikian rupa dan menawarkan berbagai produk dengan harga dibawah harga normal, dengan maksud menarik minat korban untuk membeli, serta ada juga penipuan dengan […]
Penyerobotan tanah adalah tindakan mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Bentuknya dapat berupa menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah yang sebenarnya, dan lain-lain. Tindakan ini merugikan pihak lain, sehingga pelakunya dapat ditindak dengan instrumen hukum pidana. Penyerobotan tanah diatur dalam KUHP dan Perppu No. 51 Tahun 1960, yang melarang penggunaan tanah tanpa izin […]
Perjanjian hutang piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang […]
Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pemegang hak atas tanah dan pihak lain yang berkepentingan dengan tanah tersebut. Penyelenggara pendaftaran tanah adalah BPN. Pendaftaran tanah dilakukan di kantor pertanahan yang berada di wilayah kabupaten/kotamadya. Dalam melaksanakan tugasnya BPN dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan untuk tanah-tanah yang […]
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 1 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Regulasi perlindungan konsumen dalam suatu undang-undang tidak lain bertujuan menciptakan kepastian hukum dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha, juga kepastian hukum atas sengketa konsumen yang timbul […]
Pengangkatan anak (adopsi) dikenal dalam hukum adat di seluruh Indonesia, sedangkan KUH Perdata tidak mengenal adopsi. Karenanya pada 1917, KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) itu dinyatakan berlaku untuk warga negara keturunan Tionghoa. Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai ketentuan peraturan […]