URGENSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 1 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Regulasi perlindungan konsumen dalam suatu undang-undang tidak lain bertujuan menciptakan kepastian hukum dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha, juga kepastian hukum atas sengketa konsumen yang timbul […]

PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sudah bekerja. Kelemahan terbesar dari UU Nomor 39 Tahun 2004 […]

PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA

Pengangkatan anak (adopsi) dikenal dalam hukum adat di seluruh Indonesia, sedangkan KUH Perdata tidak mengenal adopsi. Karenanya pada 1917, KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) itu dinyatakan berlaku untuk warga negara keturunan Tionghoa. Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai ketentuan peraturan […]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Perdagangan perempuan dan anak dapat terjadi di dalam negeri maupun lintas negara. Proses terjadinya praktik perdagangan perempuan dan anak dimulai dari tempat tinggal korban. Biasanya para pelaku, calo atau penyalur, terlibat dengan aparat di desa dalam praktik menjual dan memperdagangkan perempuan dan anak untuk mendapatkan keuntungan uang maupun lainnya. Para pelaku ini umunya berasal dari […]

SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Pemalsuan surat adalah tindak pidana yang merugikan berbagai pihak serta dapat mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Kasus pemalsuan surat semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Tindakan ini dilakukan dengan berbagai motif, seperti untuk menipu, mengelabui pihak berwenang, atau memperoleh keuntungan ilegal. Dampak dari pemalsuan surat sangat serius, baik dari segi ekonomi maupun […]

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA MEDIA ELEKTRONIK

Di era digital saat ini, transaksi jual beli media elektronik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, seiring dengan meningkatnya volume transaksi ini, tantangan hukum juga semakin kompleks. Salah satu isu yang sering muncul adalah wanprestasi, atau pelanggaran kontrak, yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata […]

KEKUATAN BUKTI SURAT DIBAWAH TANGAN

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang disusun secara langsung oleh pihak-pihak yang terlibat tanpa melibatkan pejabat resmi atau mengikuti standar baku tertentu, dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kekuatan bukti dari akta di bawah tangan hanya berlaku antara pihak-pihak tersebut. Jika para pihak tidak membantah dan mengakui tanda tangan mereka dalam perjanjian tersebut, […]

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PELAKU PENYEBARAN BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL

Berita hoax atau berita bohong merupakan penyesatan informasi dengan cara memposting suatu berita yang telah direkayasa mengenai seseorang, suatu kelompok, atau suatu hal yang sedang terjadi di media sosial yang menyebabkan munculnya kebencian dan kemarahan masyarakat. Penyebaran berita hoax merupakan upaya seseorang dengan secara dan sadar melakukan penyebaran informasi yang tindak akurat mengenai suatu hal […]

JERAT HUKUM PELAKU PENCURIAN DATA PRIBADI

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menyatakan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Pelaku pencurian data pribadi pengguna sistem elektronik biasanya menggunakan teknik […]

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM PERDATA

Anak angkat merupakan anak yang bukan keturunan dari suami-isteri yang diberikan kasih sayang dan diperlakukan seperti anak kandungnya sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Adanya pengangkatan anak membuat hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua […]

Open chat
Scan the code
Hello 👋
Can we help you?