Cara penyelesaian konflik di kasus perkebunan dilakukan secara berjenjang. Pada dasarnya kewenangan menangani konflik mengikuti kewenangan menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Sebagaimana diatur di dalamUU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana diatur oleh UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan penerbitan IUP Perkebunan yaitu: Pada umumnya konflik perkebunan ditangani pada level kabupaten/kota. Mengingat secara […]

Perlakuan yang sama di hadapan hukum berarti bahwa setiap warga negara, tak terkecuali penyandang disabilitas, harus diberikan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-haknya yang telah ditentukan oleh undang-undang, seperti hak untuk memperoleh penerjemah, hak untuk didengar dan dicatat segala keterangannya di tiap-tiap tahap peradilan pidana, hak untuk disidik oleh penyidik yang memiliki kemampuan memahami bahasa […]

Permen No. 11 Tahun 2106 membagi ruang lingkup penyelesaian menjadi 2 bagian, yaitu: Siapakah pihak yang bisa mengajukan laporan sengketa atau konflik pertanahan? Bagaimana penyelesaian sengketa dan konflik yang merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang? Bagaimana pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa dan konflik dilakukan? Apakah alasan penundaan pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa dan konflik? Apakah sengketa […]

Mafia tanah adalah kolusi antara pejabat yang memiliki kewenangan dan orang lain dengan niat jahat untuk membahayakan negara dan masyarakat dengan tujuan menduduki atau menguasai tanah secara ilegal. Mafia tanah dalam menjalankan aksinya cenderung menggunakan cara-cara kejahatan terorganisasi yang paling umum, yaitu pemalsuan surat tanah, melakukan rekayasa di pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah, mengadakan […]