PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) DI INDONESIA

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hasil kreasi manusia yang berasal dari kemampuan intelektual, berupa karya ciptaan yang dihasilkan dari pemikiran dan berbentuk ekonomi kreatif yang tidak berwujud, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Hak untuk melindungi karya cipta, rasa, dan karsa individu atau kelompok merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu, […]

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia tidak hanya terjadi di daerah-daerah yang rawan konflik, tetapi juga di tempat-tempat yang seharusnya memberikan perlindungan, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan fasilitas kesehatan, seperti ruang pemeriksaan pasien. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga bukan hanya orang asing yang tidak dikenal, melainkan seringkali orang-orang yang dekat, dikenal, dan dipercaya oleh […]

PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

Tenaga kerja adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk tenaga kerja itu sendiri. Sebagai pelaksana pembangunan, tenaga kerja harus mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya, kewajiban yang jelas, serta pengembangan potensi mereka. Di Indonesia, setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang harus memberikan perhatian serius terhadap perlindungan […]

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE

Berbagai modus penipuan melalui media online semakin marak bermunculan dan pelaku semakin rapi dalam memuluskan aksinya dalam tindak penipuan, hal ini di terlihat dari banyaknya website-website jual beli palsu yang dibuat secara sedemikian rupa dan menawarkan berbagai produk dengan harga dibawah harga normal, dengan maksud menarik minat korban untuk membeli, serta ada juga penipuan dengan […]

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Penyerobotan tanah adalah tindakan mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Bentuknya dapat berupa menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah yang sebenarnya, dan lain-lain. Tindakan ini merugikan pihak lain, sehingga pelakunya dapat ditindak dengan instrumen hukum pidana. Penyerobotan tanah diatur dalam KUHP dan Perppu No. 51 Tahun 1960, yang melarang penggunaan tanah tanpa izin […]

PENYELASAIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN

Perjanjian hutang piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang […]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Perdagangan perempuan dan anak dapat terjadi di dalam negeri maupun lintas negara. Proses terjadinya praktik perdagangan perempuan dan anak dimulai dari tempat tinggal korban. Biasanya para pelaku, calo atau penyalur, terlibat dengan aparat di desa dalam praktik menjual dan memperdagangkan perempuan dan anak untuk mendapatkan keuntungan uang maupun lainnya. Para pelaku ini umunya berasal dari […]

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA MEDIA ELEKTRONIK

Di era digital saat ini, transaksi jual beli media elektronik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, seiring dengan meningkatnya volume transaksi ini, tantangan hukum juga semakin kompleks. Salah satu isu yang sering muncul adalah wanprestasi, atau pelanggaran kontrak, yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata […]

KEKUATAN BUKTI SURAT DIBAWAH TANGAN

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang disusun secara langsung oleh pihak-pihak yang terlibat tanpa melibatkan pejabat resmi atau mengikuti standar baku tertentu, dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kekuatan bukti dari akta di bawah tangan hanya berlaku antara pihak-pihak tersebut. Jika para pihak tidak membantah dan mengakui tanda tangan mereka dalam perjanjian tersebut, […]

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PELAKU PENYEBARAN BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL

Berita hoax atau berita bohong merupakan penyesatan informasi dengan cara memposting suatu berita yang telah direkayasa mengenai seseorang, suatu kelompok, atau suatu hal yang sedang terjadi di media sosial yang menyebabkan munculnya kebencian dan kemarahan masyarakat. Penyebaran berita hoax merupakan upaya seseorang dengan secara dan sadar melakukan penyebaran informasi yang tindak akurat mengenai suatu hal […]

Open chat
Scan the code
Hello 👋
Can we help you?