PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sudah bekerja. Kelemahan terbesar dari UU Nomor 39 Tahun 2004 […]

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Perdagangan perempuan dan anak dapat terjadi di dalam negeri maupun lintas negara. Proses terjadinya praktik perdagangan perempuan dan anak dimulai dari tempat tinggal korban. Biasanya para pelaku, calo atau penyalur, terlibat dengan aparat di desa dalam praktik menjual dan memperdagangkan perempuan dan anak untuk mendapatkan keuntungan uang maupun lainnya. Para pelaku ini umunya berasal dari […]

SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Pemalsuan surat adalah tindak pidana yang merugikan berbagai pihak serta dapat mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Kasus pemalsuan surat semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Tindakan ini dilakukan dengan berbagai motif, seperti untuk menipu, mengelabui pihak berwenang, atau memperoleh keuntungan ilegal. Dampak dari pemalsuan surat sangat serius, baik dari segi ekonomi maupun […]

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA MEDIA ELEKTRONIK

Di era digital saat ini, transaksi jual beli media elektronik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, seiring dengan meningkatnya volume transaksi ini, tantangan hukum juga semakin kompleks. Salah satu isu yang sering muncul adalah wanprestasi, atau pelanggaran kontrak, yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata […]

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PELAKU PENYEBARAN BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL

Berita hoax atau berita bohong merupakan penyesatan informasi dengan cara memposting suatu berita yang telah direkayasa mengenai seseorang, suatu kelompok, atau suatu hal yang sedang terjadi di media sosial yang menyebabkan munculnya kebencian dan kemarahan masyarakat. Penyebaran berita hoax merupakan upaya seseorang dengan secara dan sadar melakukan penyebaran informasi yang tindak akurat mengenai suatu hal […]

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM PERDATA

Anak angkat merupakan anak yang bukan keturunan dari suami-isteri yang diberikan kasih sayang dan diperlakukan seperti anak kandungnya sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Adanya pengangkatan anak membuat hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua […]

PENENTUAN HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN

Istilah kuasa/hak asuh anak merujuk kepada arti kekuasaan seseorang (ayah/ibu/nenek, dan lain-lain) atau lembaga, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Pengadilan Agama […]

PERBUATAN EIGENRICHTING (MAIN HAKIM SENDIRI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Hubungan atau interaksi di dalam masyarakat baik orang-perorangan atau antara orang dengan kelompok atau hubungan antara orang dengan masyarakat sangat dimungkinkan timbulnya konflik kepentingan. Banyaknya kepentingan dan konflik kepentingan di tengah masyarakat menyebabkan munculnya banyak tindakan yang melanggar hukum, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok masyarakat. Salah satu tindakan yang melanggar hukum tersebut adalah […]

WASIAT WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG MEMILIKI ASET DI INDONESIA

Pada saat ingin melakukan pengajuan pembuatan wasiat oleh Warga Negara Asing (WNA), surat wasiat umum (openbaar testament) dibuat di hadapan notaris maka sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 3 Tahun 2004, menjelaskan bahwa notaris wajib melaporkan pembuatan wasiat WNA tersebut ke Pusat Daftar Wasiat Subdit Harta Peninggalan di Kementerian Hukum dan HAM Republik […]

PERLINDUNGAN BAGI KORBAN YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merujuk pada segala tindakan yang dilakukan terhadap seseorang yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk fisik, seksual, psikologis, atau pengabaian dalam konteks rumah tangga. Ini termasuk ancaman, pemaksaan, atau pelanggaran hak kebebasan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). […]

Open chat
Scan the code
Hello 👋
Can we help you?